Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

The provinces are officially grouped into 7 geographical models for statistical and nationwide check here planning functions, but with out administrative purpose.[14] Geographical device Provinces populace

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kata "bupati" diperkirakan pertama kali digunakan di tanah Jawa untuk merujuk pada penguasa lokal yang tunduk pada kerajaan prakolonial, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Telaga Batu, yang dibuat pada masa Sriwijaya.

Pemerintah daerah di Ipoh, Perak, Malaysia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas[1]. Pemerintah Daerah bukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah Daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependent dan sub-ordinat, sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal/pusat dalam negara federal adalah independent dan koordinatif.

Kedua, kepala daerah dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia. E-commerce, fintech, dan layanan berbasis electronic menawarkan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pengenaan pajak pada platform digital dan transaksi daring.

An exception is Aceh, the place districts are divided into mukim just before getting subdivided more into gampong.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan istilah untuk daerah kabupaten dan kota khusus yang berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi bukanlah merupakan kota otonom, sehingga bupati/wali kotanya tidak terpilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) oleh Gubernur DKI Jakarta.

concentrate on ini tampaknya sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi yang masih stagnan, dengan pertumbuhan di sekitar five persen. Padahal, untuk mencapai concentrate on penerimaan pajak yang ideal, diperlukan pertumbuhan ekonomi di atas six persen.

Modal maju bagi kepala daerah terpilih mencakup pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi makro dan mikro, kemampuan mengelola potensi lokal, serta keberanian untuk melakukan reformasi struktural.